27.10.12

Jalan Baru untuk Republik Indonesia



Jalan Baru untuk Republik Indonesia

Rapat Polit-Biro CC PKI pada tgl 13-14 Agustus 1948 di Yog­yakarta, setelah mendengar uraian Kawan Musso tentang pekerjaan dan kesalahan Partai dalam dasar-dasar organisasi dan politik serta setelah mengadakan diskusi sedalam-dalamnya memutuskan, meng­ambil re­solusi sebagai berikut:

I  Lapangan organisasi

Untuk dapat memahamkan kesalahan-kesalahan PKI di lapang­an organisasi, sebaiknya diuraikan lebih dahulu sedikit riwayat PKI.
      Dalam tahun 1935 PKI dibangunkan kembali secara ilegal atas inisiatif Kawan Musso. Selanjutnya PKI ilegal inilah yang memimpin perjuangan anti-fasis selama pendudukan Jepang. Kesalahan pokok di lapangan organisasi yang dibuat oleh PKI ilegal ialah, tidak dimengertinya perubahan-perubahan keadaan politik di dalamnegeri sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya pada saat itulah, PKI harus melepaskan bentuknya yang ilegal dan muncul dalam masyarakat Indonesia Merdeka dengan terang-terangan.
      Akan tetapi karena pada saat itu dan seterusnya bentuk yang ilegal ini masih dipegang teguh, maka dengan demikian PKI telah mendorong orang-orang yang menghendaki adanya PKI, untuk mendirikan PKI legal, dan telah memberi kesempatan kepada anasir-anasir avonturir yang berhaluan Trotskis untuk mendirikan PBI. Dengan berdirinya PKI legal dan PBI ini, maka timbullah keharusan bagi PKI ilegal untuk merebut selekas-lekasnya pimpinan atas Partai-Partai ini, supaya perjuangan kelas buruh jangan sampai menyimpang dari rel revolusioner. Dengan sendirinya keharusan ini mengakibatkan terbagi-baginya kader ilegal kita, yang sudah tentu melemahkan organisasi.
      Oleh sebagian kawan-kawan dari PKI ilegal, didirikan Partai Sosialis Indonesia, yang, kemudian membuat kesalahan besar karena menga­dakan fusi dengan Partai Rakyat Sosialis dari Sutan Sjah­rir dan menjelma menjadi Partai Sosialis. Dengan adanya fusi ini, maka terbukalah jalan bagi Sutan Sjahrir dan kawan-kawannya untuk memperkuda Partai Sosialis. Kejadian ini dimungkinkan oleh kurang sedar dan kurang waspadanya kawan-kawan dari PKI ilegal yang turut mengemudikan Partai Sosialis.
      Kemudian tidak sedikit jumlah kader-kader ilegal kita yang diperlukan baik di dalam Pemerintahan maupun di dalam Badan Pekerja KNIP. Sehingga dengan sendirinya tidak mungkin lagi bagi kawan-kawan ini mencurahkan segenap tenaganya kepada pekerjaan dalam ketiga Partai tsb. di atas (PKI legal, PBI, Partai Sosialis). Hal ini le­bih melemahkan organisasi.
      Berhubung dengan semua ini, maka kedudukan dan rol Partai Komunis Indonesia sebagai Partai kelas buruh dan pelopor revolusi telah diperkecil. PKI ditempatkan pada tempat yang tidak semestinya, sehingga sebagai Partai dan organisasi samasekali tidak mewujudkan kekuatan yang berarti. Dengan demikian sangat berkuranglah tradisi baik dan popularitet PKI dalam waktu sebelum dan selama perang dunia ke-II. Kesalahan besar dalam lapang­an organisasi ini diperbesar lagi, karena kaum Komunis sangat mengecilkan kekuatan kelas buruh dan Rakyat seluruhnya dan karena kaum Komunis terpengaruh oleh propaganda dan ancaman Amerika. Oleh sebab itu telah menjadi takut dan kurang percaya kepada kekuatan tenaga anti-imperialis yang dipelopori oleh Uni Soviet. Dengan demikian PKI membesar-besarkan kekuatan imperialisme umumnya dan imperialisme Amerika khususnya. Dengan demikian pula PKI memberikan terlampau banyak kon­sesi kepada imperialisme dan kelas burjuis.
      Adanya tiga Partai kelas buruh sampai sekarang (PKI legal, PBI dan Partai Sosialis), yang semuanya dipimpin oleh Partai Komunis ilegal, mengakui dasar-dasar Marxisme-Leninisme dan sekarang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat serta menjalankan aksi bersama berdasarkan program bersama, telah mengakibatkan ruwetnya gerakan buruh seumumnya. Hal ini sangat menghalangi kemajuan dan perkembangan kekuatan organisasi kelas buruh, juga sangat menghalangi meluas dan mendalamnya ideologi Marxisme-Leninisme yang konsekwen. Dengan demikian telah memberi banyak kesempatan kepada musuh kelas buruh untuk menghalangi kemajuan gerakan Komunis dengan jalan mendirikan bermacam-macam Partai Kiri yang palsu dan yang memakai semboyan-semboyan yang semes­tinya menjadi semboyan PKI (di antaranya: “Perundingan atas dasar Kemerdekaan 100%”).
      Oleh karena sikap yang anti-Leninis dalam hal politik orga­nisasi ini, maka di lapangan serikatburuh pun kaum Komunis de­ngan demikian telah sangat menghalangi tumbuhnya keinsafan politik kaum buruh seumumnya sebagai pemimpin Revolusi Nasional. Kaum Komunis yang memimpin gerakan buruh (serikatburuh) lupa, bahwa menurut Lenin serikatburuh itu adalah sekolahan untuk Komunisme. Melalaikan propaganda Komunisme di kalangan kaum buruh, berarti dengan langsung menghalangi bertambah sedarnya kaum buruh sebagai pemimpin Revolusi Nasional yang anti-imperialisme dan anti-feodalisme. Berarti melupakan arti gerakan kaum buruh sebagai sumber yang terpenting bagi PKI untuk mendapat kader-kadernya.
      Pengaruh daripada kesalahan dalam lapangan organisasi yang telah dilakukan oleh kaum Komunis dengan jelas dan terang nampak juga di kalangan perjuangan tani, di mana pengaruh PKI juga sangat lemah. Padahal kaum tani amat besar artinya sebagai sekutu kaum buruh dalam Revolusi Nasional. Dengan tidak adanya bantuan yang aktif dari kaum tani, Revolusi Nasional tentu akan kalah.
      Dari sudut organisasi kaum Komunis mempunyai pengaruh yang tidak kecil di kalangan pemuda, terutama dalam Pesindo. Akan tetapi karena gerakan ini tidak langsung terkenal sebagai massa organisasi PKI, sedangkan PKI sebagai Partai tidak terang-terangan memeloporinya, maka ideologi Komunisme di kalangan pemuda terbukti kurang terang dan ruwet, sehingga pendirian pemuda ragu-ragu. Akibat yang langsung dari politik organisasi semacam ini ialah, terhalangnya kemajuan perkembangan propaganda Komunisme di kalangan pemuda.
      Pun di kalangan wanita, kaum Komunis tidak mempunyai pe­ngaruh yang agak penting. Terang bahwa kaum Komunis mengecilkan rol kaum wanita dalam Revolusi sekarang.
      Di kalangan prajurit, kaum Komunis mempunyai pengaruh yang agak penting juga. Akan tetapi karena adanya tiga Partai kaum buruh, maka kaum proletar dan kaum tani yang bersenjata ini dalam prakteknya tidak bersikap terang terhadap PKI dan dengan demikian simpati golongan prajurit pada Komunisme tidak dapat diperluas. Di lapangan organisasi, PKI tidak mempunyai akar yang kuat dan dalam di kalangan prajurit.
      Semua keruwetan dalam lapangan organisasi juga menyebabkan tidak kuatnya PKI dalam gerakan sosial dan kebudayaan se­perti sport, kesenian dll. nya, baik dalam lapangan organisasi maupun dalam lapangan ideologi.
      Berhubung dengan kesalahan-kesalahan yang mengenai azas dalam lapang­an organisasi seperti tersebut di atas dan menarik pelajaran de­ngan sebaik-baiknya dari kejadian di Yugoslavia, maka rapat Polit-Biro PKI memutuskan untuk mengadakan perubahan yang radikal, yang bertujuan supaya:
1.    Selekas-lekasnya mengembalikan kedudukan PKI sebagai pelopor kelas buruh.
2.     Selekas-lekasnya mengembalikan tradisi PKI yang baik pada waktu sebelum dan selama perang dunia ke-II.
3.     PKI mendapat Hegemoni (kekuasaan yang terbesar) dalam pimpinan Revolusi Nasional ini.
      Dalam pekerjaan yang maha sukar ini, Polit-Biro yakin, bahwa PKI akan dapat melakukan perubahan radikal tersebut di atas de­ngan cepat. Waktu akhir-akhir ini, kalangan kaum Komunis sendiri, oleh karena pekerjaan sehari-hari di kalangan Rakyat lebih diperhatikan dan bertambah terasanya keruwetan dan kekacauan, telah mulai mencari jalan untuk keluar dari jurang reformisme dengan me­ngadakan kritik dan self-kritik, terutama di dalam rapat pleno CC PKI tgl. 10-11 Juni 1948 dan dalam rapat Polit-Biro tgl. 2 Juli 1948. Akan tetapi oleh karena kritik dan self-kritik ini belum benar-benar merdeka dan bersifat bolsjewik, maka rapat tersebut belum dapat menge­tahui kesalahan-kesalahan yang benar-benar mengenai strategi dalam lapang­an organisasi maupun politik. Akan tetapi selama pertukar­an fikiran dengan Kawan Musso dalam rapat Polit-Biro kritik dan self-kritik dijalankan dengan leluasa. Semua anggota Polit-Biro seia-sekata mengakui kesalahan-kesalahannya dengan terus-terang dan sanggup akan memperbaiki selekas-lekasnya.
      Jalan satu-satunya untuk melikwidasi kesalahan pokok itu de­ngan cara radikal ialah mengadakan hanya Satu Partai yang Legal dari­pada kelas buruh. Ini berarti dihapuskannya pimpinan PKI yang ilegal. Seperti tersebut di atas, PKI yang dibangunkan kembali oleh Ka­wan Musso secara ilegal pada tahun 1935 itu melanjutkan perjuang­annya pada waktu penjajahan Jepang sampai zaman Republik, dan hingga waktu ini masih memimpin gerakan anti-imperialis.
      PKI ilegal ini hingga sekarang dijadikan sasaran oleh kaum Trotskis yang langsung atau tidak langsung tergabung dalam Pari, dengan maksud untuk mengacaukan gerakan Rakyat dengan me­ngatakan, bahwa PKI itu adalah PKI yang diperkuda oleh Belanda atau “PKI Van der Plas”, artinya PKI yang didirikan untuk kepentingan Belanda. Tuduhan ini lebih-lebih lagi menunjukkan kecu­rangan golongan Trotskis untuk membusukkan PKI ilegal, yang benar dibangunkan kembali oleh Kawan Musso dengan kawan-kawan yang lain, di antaranya kawan-kawan almarhum Pamuji, Sukayat, Abdul Aziz, Abdul Rachim dan kawan-kawan Jokosujono, Achmad Sumadi, Ruskak, Marsaid, kemudian diteruskan oleh kawan-kawan Amir Sjarifuddin, Wikana, Sudisman, Sarjono, Subiyanto almarhum, Sutrisno, Aidit dll.
      Semua kesalahan-kesalahan di lapangan politik organisasi yang tersebut di atas, pada pokoknya ialah mengecilkan rol Partai Komunis Indonesia sebagai satu-satunya kekuatan yang seharusnya memegang pim­pinan daripada kelas buruh dalam menjalankan revolusi. Berdasarkan itu, maka rapat Polit-Biro PKI telah memutuskan, bahwa se­terusnya harus hanya ada satu Partai yang berdasarkan Marxisme-Leninisme dalam kalangan kaum Buruh. Polit-Biro PKI memutuskan menga­jukan usul, supaya di antara tiga Partai yang mengakui dasar-dasar Marxisme-Leninisme yang sekarang telah tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat serta telah menjalankan aksi bersama, berdasarkan program bersama, selekas-lekasnya diadakan fusi (peleburan), sehingga menjadi Satu Partai kelas buruh dengan memakai nama yang bersejarah, yaitu Partai Komunis Indonesia, di­sing­kat PKI. Hanya Partai sedemikian itulah yang akan dapat memegang rol sebagai pelopor dalam gerakan Kemerdekaan sekarang ini.
      Revolusi kita adalah Revolusi Nasional atau Revolusi Demokrasi Burjuis dalam zaman imperialisme dan Revolusi Proletar du­nia. Menurut kodratnya dan dipandang dari sudut sejarah maka hanya kelas buruhlah, sebagai kelas yang paling revolusioner dan konse­kwen anti-imperialisme, yang semestinya memimpin revolusi ini, dan bukan kelas lain.
      Adapun cara mewujudkan fusi ini dengan selekas-lekasnya hendaknya sbb.:
1.     Membersihkan PKI dari anasir-anasir yang tidak baik.
2.     Membentuk Komite Fusi yang berkewajiban:
      a.    Mendaftar anggota-anggota PBI dan Partai Sosialis yang dapat diusulkan dengan segera menjadi anggota PKI.
      b.     Menyiapkan masuknya anggota-anggota lainnya yang masih kurang maju dengan memberi kepada mereka, kewajiban untuk mempelajari buku-buku Marxisme-Leninisme, kursus-kursus, pekerjaan yang tertentu dsb.
3.     Setelah semua ini selesai, lalu mengadakan Kongres Fusi dari­pada ketiga Partai, di mana ketiga Partai dilebur menjadi satu dengan memakai nama Partai Komunis Indonesia dan dipilih Central Comite yang baru secara demokratis.
      Adanya satu PKI yang legal, memudahkan dan menegaskan pekerjaan tiap-tiap Komunis dalam serikat buruh, dalam perjuangan tani, pemuda, wanita, dalam gerakan sosial dll.
      Oleh karena PKI adalah Partai kelas yang miskin dan yang ter­tindas, seharusnya susunan pimpinan dan susunan Partai seluruhnya sebagian besar terdiri dari elemen-elemen proletar sedangkan kaum intelektuil seharusnya menjadi Pembantu yang tidak dapat diabaikan dalam semua hal terutama dalam pekerjaan pembentuk­an kader-kader dan dalam mempertinggi tingkatan teori anggota PKI. Kesalahan-kesalahan pokok hingga sekarang, disebabkan pula oleh karena kurangnya elemen-elemen proletar dalam pimpinan Partai.
      Rapat Polit-Biro memperkuat putusan CC PKI untuk membentuk suatu organisasi-massa baru, ialah : “Lembaga Persahabatan Indonesia-Uni Soviet”. Ini perlu sekali, oleh karena di Indonesia terdapat sangat banyak orang yang bersimpati kepada Uni Soviet dan yang masih segan memasuki PKI. Perlu sekali adanya lembaga itu, supaya Rakyat jelata mengetahui lebih banyak tentang Uni Soviet, supaya Rakyat jelata mempunyai kepercayaan lebih besar kepada gerakan demokrasi Rakyat yang dipimpin oleh Uni Soviet. Kekuatan Uni Soviet dan kekuatan-kekuatan anti-imperialis lainnya di seluruh dunia sebenarnya adalah jauh lebih besar daripada kekuatan blok imperialisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat, yang juga berniat menjajah kembali tanahair kita.
 
II  Lapangan politik

Politik luarnegeri

Dalam lapangan politik luarnegeri, rapat Polit-Biro berpendapat, bahwa kesalahan-kesalahan besar yang telah dibuat oleh kaum Komunis Indonesia selama tiga tahun ini tidak bersifat kebetulan, melainkan mempunyai akar yang berasal semenjak meletusnya perang dunia II dan pendudukan tanahair kita oleh Jepang dan yang selanjutnya dipengaruhi oleh pendirian yang salah dari partai-partai sekawan, yaitu Partai-partai Komunis Eropa Barat (Prancis, Inggris dan Belanda).
      Pendirian politik yang salah dari Partai-Partai Komunis di ­Eropa Barat ini pada umumnya, yalah karena tidak dimengertinya perubahan-perubahan yang besar di lapangan politik internasional dan perubahan-perubahan keadaan di negerinya masing-masing sesudah perang dunia II berakhir de­ngan hancurnya negeri-negeri fasis Jerman, Italia dan Jepang. Semenjak perang dunia II meletus, maka gerakan kaum buruh revolusioner di negeri-negeri kapitalis, untuk sementara waktu, harus melakukan politik bekerja-sama dengan semua tenaga anti-fasis di negerinya masing-masing termasuk pemerintah Amerika, Inggris, Prancis, Belanda dsb. Pun juga gerakan revolusioner dari Rakyat di negeri-negeri jajah­an, untuk sementara harus melakukan politik semacam itu.
      Setelah Uni Soviet terlibat dalam perang dunia II karena serang­an fasis Jerman, maka bagi Uni Soviet juga timbul keharusan untuk erat bekerja bersama dengan negara-negara besar yang bersekutu melawan negeri-negeri fasis.
      Semuanya bermaksud memperhebat perlawanan terhadap penye­rang-penye­rang fasis, musuh yang paling berbahaya pada waktu itu, bukan saja bagi negeri-negeri kapitalis dan imperialis, tetapi juga bagi Uni Soviet, bagi gerakan buruh revolusioner di negeri-negeri kapitalis dan imperialis dan bagi gerakan revolusioner dari Rakyat di negeri jajahan. Setelah perang dunia II berakhir dengan hancurnya ketiga negeri fasis tadi, maka bagi Partai-Partai Komunis di negeri-negeri kapi­talis dan imperialis dan bagi perjuangan revolusioner di negeri-negeri jajahan sudah tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan kerjasama de­ngan pemerintahnya masing-masing. Apalagi sesudah ternyata, bahwa kaum burjuis sudah mulai menggunakan cara-cara untuk menindas ge­rakan kemerdekaan di negeri jajahannya.
Kesalahan dari Partai-Partai Komunis Prancis dan Inggris dan juga Partai Komunis Belanda yang terpengaruh oleh Partai Komunis Prancis, ialah karena tidak dimengertinya perubahan besar yang telah berlaku dalam lapangan politik internasional sesudah perang dunia, terutama yang mengenai perjuangan kemerdekaan dari Rakyat di negeri-negeri jajahan.
      Pada saat perang dunia II berakhir dengan hancurnya negeri-negeri fasis, maka perjuangan kemerdekaan di negeri-negeri jajahan harus dikobar-kobarkan lagi dengan sehebat-hebatnya dan Partai-Partai Komunis di negeri-negeri penjajah harus menyokong sekuat-kuatnya. Kerjasama dalam perjuangan kemerdekaan Rak­yat yang dijajah dengan negeri-negeri imperialis sudah tidak lagi pada tempatnya!
      Akan tetapi, karena tidak faham tentang perubahan keadaan politik ini, maka CPN (Partai Komunis Belanda) beranggapan, bahwa perjuangan Rakyat Indonesia tidak boleh keluar dari batas dominion status dan oleh karenanya semboyan yang paling baik untuk Indonesia menurut pendirian mereka ialah: “Uni-verband”, atau dengan perkataan lain: tetap tinggal dalam lingkungan “Commonwealth” Belanda. Jadi Rakyat Indonesia harus terus-menerus “kerjasama” dengan imperialisme Belanda. Demikian pula pendirian Partai Komunis Prancis terhadap perjuangan kemerdekaan Vietnam.
      Hal yang tidak boleh dilupakan ialah, bahwa di Indonesia selama pendudukan Jepang sudah ada komunis-komunis palsu dan komunis-komunis -– renegat (pengkhianat), yang suka menjalankan kerjasama di lapang­an politik dengan fasis Jepang.
      Politik yang reformis dari Partai-Partai Komunis di negeri-negeri Eropa Barat, disebabkan karena tidak fahamnya akan perubahan-perubahan keadaan internasional yang penting sesudah perang dunia II berakhir. Oleh kawan-kawan bekas anggota CPN yang tiba di Indonesia, dengan oto­matis dengan tidak dipikirkan dalam-dalam, juga dengan tidak dicocokkan dengan keadaan obyektif (proklamasi kemerdekaan tanggal 17-8 tahun 1945), politik reformis ini telah dipraktekkan, se­hingga akibatnya sangat membahayakan kemajuan Revolusi Nasional kita.
      Perlu ditegaskan, bahwa politik reformis yang berasal dari luar­negeri ini justru memberi kesempatan berkembangnya aliran reformis yang menguasai politik luarnegeri Republik dan yang dipimpin oleh kaum sosialis kanan (Sutan Sjahrir). Politik reformis ini dapat dinyatakan dengan dua hal:
1.    Mencari keuntungan dan bantuan dengan kerjasama, bukan de­ngan golongan anti-imperialis melainkan dengan golongan imperialis. Yaitu dengan menggunakan pertentangan-pertentang­an di antara imperialisme Inggris dan Amerika dan di antara imperialisme Inggris dan imperialisme Belanda. Pada permulaannya impe­rialisme Inggrislah yang diajaknya bermain-mata. Dasar daripada politik reformis ini diletakkan dalam Manifes Politik Pemerintah Republik November 1945.
2.     Menghadapi imperialisme Belanda tidak dengan perjuangan yang konsekwen revolusioner dan anti-imperialis, melainkan dengan politik reaksioner atau politik kompromis yang bersemboyan: “bukan kemenangan militer yang dimaksudkan, melainkan kemenangan politik”. Jadi bukannya perjuangan dengan senjata yang diutamakan, melainkan perjuangan politik, sedang­kan, imperialisme Belanda terus-menerus berusaha memperkuat tenaga militernya.

Kaum Komunis yang membiarkan berkembangnya dan meraja­lelanya politik reaksioner ini, malahan turut serta menyokongnya, telah membuat dua macam kesalahan:
      a.     Lupa akan pelajaran teori revolusioner kita, bahwa Revolusi Nasional anti-imperialis di zaman sekarang ini sudah menjadi bagian daripada Revolusi Proletar dunia. Kesimpulan daripada pelajaran ini ialah, bahwa Revolusi Nasional di Indonesia harus berhubungan erat dengan tenaga-tenaga anti-imperialis lainnya di dunia, yaitu perjuangan revolusioner di seluruh dunia, baik di negeri-negeri jajahan atau negeri setengah-jajahan, maupun di negeri-negeri kapitalis-imperialis. Sebab semua ini adalah sekutu daripada Revolusi Nasional kita. Negeri Uni Soviet sebagai tenaga anti-imperialis yang terbesar dan terkuat harus dipandang sebagai pangkalan, sebagai benteng yang terkuat, atau sebagai pemim­pin dan pelopor daripada semua perjuangan anti-imperialis di seluruh dunia. Sebab hanya ada dua golongan di dunia yang berhadapan dan berlawanan satu sama lainnya, yaitu golongan imperialis dan golongan anti-imperialis. Bagi Revolusi Nasional Indonesia, tidak ada tempat lain selainnya di fihak golongan anti-imperialis! Hanya dari fihak golongan anti-imperialis sebagai sekutu yang sejati, Revolusi Nasional Indonesia dapat memperoleh keuntungan dan bantuan yang diperlukan, dan bukan dari fihak golongan imperialis.
      b.     Kesalahan yang kedua yalah, bahwa tidak cukup dimengerti perimbangan kekuatan antara Uni Soviet dan imperialisme Inggris-USA, setelah Uni Soviet berhasil dengan sangat cepatnya menduduki seluruh Tung Pai (Mansjuria). Pada waktu itu sudah ternyata kedudukan Uni Soviet yang sangat kuat di benua Asia, yang mengikat banyak tenaga militer daripada imperialisme USA, Inggris dan Australia dan dengan demikian memberi kesempatan baik bagi Rakyat Indonesia untuk memulai revolusinya. Pada saat itu kaum Komunis Indonesia sudah mem­besar-besarkan kekuatan Belanda dan imperialisme lainnya dan mengecilkan kekuatan Revolusi Indonesia serta golongan anti-imperialis lainnya.
      Konsekwensi yang sudah semestinya dari politik kaum ­sosialis kanan (Sutan Sjahrir) yang reaksioner itu, ialah penanda-tanganan truce agreement 1946 dan selanjutnya penanda-tanganan persetujuan Linggajati yang memungkinkan imperialisme Belanda menyiapkan perang kolonial, yang meletus pada tanggal 21 Juli 1947.
      Akibat kesalahan pokok dalam lapangan politik tidak habis di situ saja; konsekwensi yang lebih mencelakakan lagi ialah tidak lain daripada penanda-tanganan persetujuan Renville. Persetujuan Renville ini adalah puncak akibat kesalahan-kesalahan yang reaksioner, yang telah membawa Republik pada tepi jurang kolonialisme. Tanggung-jawab yang berat ini terletak di pundak kaum Komunis.
      Kesalahan selanjutnya yang besar pula ialah bahwa kabinet Amir Sjarifuddin mengundurkan diri dengan sukarela dan dengan tidak ada perlawanan samasekali. Kaum Komunis pada waktu itu tidak ingat akan pelajaran Lenin: “Soal pokok daripada tiap revolusi adalah soal kekuasaan negara”. Dengan bubarnya kabinet Amir Sjarifuddin terbukalah jalan bagi elemen-elemen burjuis komprador untuk memegang pimpinan pemerintahan dan dengan demikian juga pimpinan Revolusi Nasional kita, sedangkan kaum Komunis mengisolasi dirinya dalam oposisi. Dapat dikatakan, bahwa saat itulah Revolusi Nasional kita benar-benar berada dalam bahaya, yang makin lama makin menjadi besar. Sejak saat itulah Revolusi Nasional kita makin lama makin jelas merosot ke dalam jurang kapitulasi (pe­nyerahan) kepada imperialisme Belanda cs, akibat politik kompromis yang sangat reaksioner daripada elemen-elemen burjuis Indonesia yang memegang pimpinan pemerintahan.
      Politik kompromis yang reaksioner ini makin menguntungkan imperialisme Belanda dan makin membesarkan bahaya bagi Republik kita.
      Sesudah kaum Komunis tidak lagi duduk di dalam pemerintah­an dan setelah mereka, mulai giat bekerja di kalangan Rakyat jelata, maka mereka mulai sedar akan kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangannya, di antara lain kelemahan-kelemahan organisasi Partai serta organisasi massa, terutama di kalangan kaum buruh dan tani. Mereka mulai insaf, bahwa terutama harus diusahakan penyelesaian soal agraria dengan selekas-lekasnya, yang dahulunya sangat kurang mendapat perhatian mereka, padahal masalah tani adalah masalah yang penting bagi Revolusi Nasional Indonesia.
      Juga mulai diinsafi, bahwa dengan tidak adanya sokongan, teruta­ma dari Rakyat pekerja (buruh, tani-pekerja dan pekerja lainnya) yang berorganisasi rapi, tidaklah mungkin mewujudkan hegemoni kelas buruh dalam Revolusi National kita ini, dan tidak mungkin pula membentuk suatu pemerintahan kerakyatan yang kuat dan stabil (yang berdiri tegak). Oleh karenanya kaum Komunis berdaya-upaya dengan segiat-giatnya mengorganisasi massa Rakyat pekerja, agar dalam waktu yang pendek dapat menyusun massa-organisasi yang rapi dalam berbagai kalangan Rakyat pekerja, yang berkewajiban menjalankan rol sebagai tulang-punggung Revolusi Nasional kita.
      Ternyata bahwa di dalam 6 bulan yang belakangan ini, sejak pimpinan negara dipegang oleh elemen-elemen burjuis komprador, tumbuhnya politik yang reaksioner berjalan dengan cepatnya. Malahan pada beberapa bulan yang belakangan sudah tampak tanda-tanda, bahwa politik pemerintah yang reaksioner itu akan tumbuh ke ­tingkatan kontra-revolusioner.
      Hal ini sebagian disebabkan, karena agitasi dan propaganda dari fihak kaum Komunis untuk menyedarkan massa Rakyat pekerja tentang kekeliruan-kekeliruan politik pemerintah, di sana-sini telah dijalankan dengan cara yang kurang bijaksana, hingga menyinggung perasaan. Akan tetapi sebagian lagi disebabkan, karena tindakan-tindakan yang reaksioner dari fihak pemerintah terhadap hak-hak demokrasi Rakyat pekerja, sedangkan Rakyat pekerja sudah makin sedar akan rol dan kewajibannya serta hak-haknya dalam Revolusi Nasional. Tindakan-tindakan reaksioner yang telah nyata di antaranya ialah :
      a.     Penghapusan hak-hak demokrasi yang pokok misalnya hak berdemonstrasi, walaupun buat sementara.
      b.     Niat untuk mengekang hak mogok bagi kaum buruh, dengan tidak mengindahkan samasekali faktor-faktor yang nyata, yaitu yang memaksa kaum buruh menggunakan senjata perjuangannya yang paling tajam itu untuk membela nasibnya dan membela Revolusi Nasional.
      c.    Politik dalam lapangan ekonomi yang terang-terangan reaksio­ner, yang menentang dan memperkosa UUD Republik kita fasal 33 dan yang sangat merugikan penghidupan Rakyat pekerja, serta kedudukan negara dan Revolusi Nasional kita. Ini semua hanya menguntungkan beberapa orang burjuis komprador yang dengan terang-terangan menunjukkan sikap anti-nasional,
      d.    Politik di lapangan agraria yang reaksioner dan ancaman terhadap kaum tani yang sudah sedar akan rol dan kewajibannya sebagai tenaga yang penting dalam pelaksanaan Revolusi Nasional dan karenanya telah bergerak menghilangkan segala sisa feodalisme di lapangan agraria.
      e.    Perintah untuk mendaftar nama-nama dan mengamat-amati tindakan-tindakan pemimpin-pemimpin Rakyat pekerja.
 
Teranglah, bahwa tindakan pemerintah yang reaksioner itu, yang bermaksud mempertahankan kedudukannya dan menguntungkan beberapa kelompok kaum burjuis, tidak boleh tidak tentu makin meruncingkan pertentangan antara Rakyat pekerja dan pemerintah. Jadi bukannya kaum buruh yang meruncingkan pertentangan kelas, melainkan kaum burjuis sendiri.
      Sudah menjadi kewajiban kaum Komunis untuk menyedarkan Rakyat pekerja dan kaum progresif terhadap berkembangnya politik reaksioner yang berbahaya dari pemerintah yang akhirnya pasti akan menjerumuskan Revolusi Nasional kita ke jurang kegagalan dan kemusnahan. Dengan demikian dimaksudkan supaya tenaga massa Rakyat pekerja bersama dengan tenaga progresif lainnya dapat mengubah haluan politik pemerintah yang tidak sehat dan berbahaya itu ke arah jurusan yang sehat.
     Walaupun kaum Komunis sekarang telah mendapat pengaruh lebih besar daripada di waktu sebelum meninggalkan pemerintah, akan tetapi oleh karena tidak tahu tentang kesalahannya yang pokok dalam lapangan politik, maka sikap sebagian besar daripada Rakyat terhadap Komunisme juga masih belum cukup terang dan tegas.
      Berhubung dengan itu, rapat Polit-Biro menetapkan, bahwa PKI dalam susunan yang baru dengan tegas harus membatalkan persetujuan Linggajati dan Renville, yang dalam prakteknya telah menjadi sumber daripada bermacam-macam keruwetan di antara pemimpin-pemimpin dan Rakyat jelata. Hapusnya persetujuan Linggajati dan Renville berarti bahwa Republik Indonesia merdeka sepenuhnya dan Rakyat tidak terikat lagi oleh persetujuan-persetujuan yang mengikat dan memperbudak. Dengan demikian Rakyat di daerah pendudukan akan mendapat kemerdekaan luas untuk beraksi terhadap Belanda. Hapusnya persetujuan Linggajati dan Renville berarti juga, bahwa orang Indonesia boleh menganggap adanya kekuasaan Belanda di Indonesia sebagai pelanggaran kedaulatan Republik yang merdeka, dan oleh karena itu tentara Belanda harus diusir selekas-lekasnya. Hapusnya persetujuan Linggajati dan Renville menghilangkan segala kebimbangan di kalangan beberapa partai lain untuk memperluas dan meneguhkan hubungan Republik dengan negeri-negeri asing. Dengan demikian Republik juga mendapat kesempatan untuk menerobos blokade Belanda yang mengisolasi Repu­blik dari negeri-negeri luar dalam lapangan ekonomi dan politik.
      Kaum Komunis menolak persetujuan Linggajati dan Renville, bukannya karena Belanda terbukti tidak setia dan telah menginjak-injak persetujuan itu. Tidak! Sekali-kali tidak! Komunis prinsipiil menolak persetujuan Linggajati dan Renville, oleh karena persetujuan-persetujuan itu jikalau dipraktekkan, akan mewujudkan negara yang pada hakekatnya sama saja dengan jajahan, yang berbeda dengan India, Birma, Filipina dan jajahan lain-lain hanyalah kulitnya saja. Sebab itu PKI tetap bersemboyan: “Merdeka sepenuh-penuhnya”.
      Penolakan persetujuan Linggajati dan Renville berarti juga selfkritik yang keras di kalangan PKI. Dan pengakuan salah ini harus dipopulerkan juga kepada Rakyat banyak.
      PKI menolak perundingan dengan Belanda yang tidak didasarkan atas hak yang sama. Komunis prinsipiil tidak menolak perun­dingan, akan tetapi harus didasarkan atas hak-hak yang sungguh-sungguh sama. Dalam perundingan sekali-kali tidak boleh disinggung soal kedaulatan Republik atas seluruh Indonesia.
      Dalam perundingan-perundingan ini PKI sanggup memberikan sekedar kondisi di lapangan ekonomi dan kebudayaan kepada orang-orang Belanda yang tidak menentang Revolusi kita, lebih daripada yang sekarang biasa diberikan di negeri-negeri ka­pitalis.
      Dalam politiknya terhadap Uni Soviet PKI menganjurkan sebulat-bulatnya supaya diadakan perhubungan langsung antara Repu­blik Indonesia dengan Uni Soviet dalam segala lapangan. Uni Soviet adalah sekutu yang semestinya dari Rakyat Indonesia yang melawan imperialisme oleh karena Uni Soviet memelopori perjuang­an melawan blok imperialis yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Cukup jelas bagi kita bahwa Amerika Serikat membantu dan mempergunakan Belanda untuk mencekek Republik kita yang demokratis. PKI harus menerangkan kepada Rakyat banyak, bahwa pengakuan Uni Soviet membawa kebaikan semata-mata, sebab Uni Soviet sebagai negara kaum buruh tidak mungkin bersifat lain daripada anti-imperialis. Dengan demikian Uni Soviet tidak mempunyai kepentingan lain terhadap Indonesia kecuali membantu Indonesia dalam perjuangannya yang juga bersifat anti-imperialis.
      Dalam perjuangannya melawan imperialisme, PKI harus meng­hubungkan diri dengan gerakan-gerakan anti-imperialis di Asia, di Eropa dan di Amerika, terutama sekali dengan Rakyat negeri Belanda yang progresif, yang sebagian besar dari mereka dipimpin oleh CPN. Partai ini walaupun sudah membuat kesalahan-kesalahan, adalah satu-satunya Partai kelas buruh di negeri Belanda yang sung­guh-sung­guh membantu gerakan kemerdekaan kita pada waktu sebelum dan sesudah peperangan dunia kedua. CPN adalah juga menjadi sekutu kita yang semestinya, dan perhubung­an kita dengan CPN harus lebih dikokohkan lagi. Lain daripada itu PKI harus terus-menerus mendesak CPN supaya benar-benar meninggalkan politik yang bersemboyan: “Unie-verband” yang jahat itu dan menggantinya dengan politik “Indonesia Merdeka Sepenuh-penuhnya”. Tujuan PKI ialah mendirikan Republik Indonesia berdasarkan Demokrasi Rakyat, yang meliputi seluruh daerah Indonesia dan yang bebas dari pe­ngaruh imperialisme serta tentaranya.


Politik Dalam negeri

Soal yang penting ialah, bahwa PKI dengan semua jalan harus menghalangi pemerintah sekarang ini jangan sampai terus-menerus memberi konsesi kepada imperialisme karena ini berarti menye­rahkan Republik ke dalam tangan imperialisme.
      Lagi pula dalam pekerjaannya sehari-hari PKI harus dengan giat membela kepentingan-kepentingan kaum buruh dan kaum tani.
Selanjutnya PKI harus juga berusaha, selekas-lekasnya melikwidasi segala kelemahan Revolusi kita. Kelemahan itu ialah:
1.     Kelas buruh dengan pelopornya, yaitu PKI, belum meme­gang hegemoni daripada pimpinan Revolusi Nasional kita. Untuk mewujudkan hegemoni ini dengan tegas dan teguh, maka perlu sekali dipenuhi syarat-syarat yang penting, yaitu adanya orga­nisasi Partai yang rapi dan kuat yang meliputi tiap-tiap pabrik, perusahaan, bengkel, kantor, kampung dan desa, dengan anggota dan kader-kader bagian yang sebagian besar terdiri dari kaum buruh dan tani-pekerja. Selanjutnya juga adanya organisasi-organisasi massa yang kuat yang meliputi sebagian besar daripada Rakyat pekerja dari berbagai golongan, terutama dari kalang­an kaum buruh dan tani, sedangkan Pimpinannya harus di tangan Partai.
2.     Pimpinan Revolusi Nasional kita, walaupun hegemoninya harus ada di tangan kelas buruh, harus diwujudkan oleh PKI bersama-sama dengan partai-partai atau elemen-elemen lain yang progresif berdasarkan sebuah program nasional yang revolusioner, yang disetujui oleh bagian terbesar daripada Rakyat kita. Dengan demikian dapat terbentuk suatu pimpinan revolusi yang seia-sekata dan yang erat bekerja bersama dengan dan disokong oleh seluruh Rakyat atau setidak-tidaknya oleh sebagian terbesar daripadanya. Hingga sekarang hal ini belum tercapai.
3.     Hingga sekarang Revolusi Nasional kita belum melandasi alat-alat kekuasaan negara yang lama, yang jiwa, susunan ataupun cara bekerjanya masih sangat berbau penjajahan. Dalam hal ini PKI tidak boleh melupakan pelajaran Marx yang mengatakan, bahwa kewajiban tiap revolusi ialah menghancurkan alat kekuasaan negara yang lama dan menyusun alat kekuasaan negara yang baru. Dengan demikian dapatlah dicegah usaha musuh untuk merebut kembali kekuasaan negara. Revolusi kita dengan melalaikan kewajiban ini telah membahayakan nasibnya sendiri. Oleh karena itu menjadi kewajiban yang penting bagi PKI dan semua tenaga progresif untuk selekas-lekasnya memperbaiki kesalahan yang besar ini. Alat-alat kekuasaan negara yang dengan segera harus diubah dan disusun kembali ialah:
a. Pemerintahan dalamnegeri
Hingga sekarang alat ini boleh dibilang masih hampir samasekali alat lama yang bersifat feodal-kolonial, baik dalam susunan maupun dalam cara bekerjanya. Pun orang-orangnya sebagian besar adalah orang-orang lama. Harus segera diusahakan agar supaya susunan peme­rintahan desa sampai kabupaten diubah samasekali secara radikal, berdasarkan pemerintahan kolegial (kedewanan) yang dipilih langsung oleh Rakyat. Yang penting terutama ialah pemerintahan desa, agar Rakyat tani segera dapat dibebaskan dari belenggu-belenggu feodalisme yang hingga sekarang masih mengikatnya. Perubahan ini harus dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dengan sendirinya anasir-anasir yang reaksioner dan kontra-revolusioner harus segera di­singkirkan dari kalangan pemerintahan dalamnegeri.
b. Kepolisian negara
Baik anggota-anggota maupun kader-kadernya harus diberi pendidikan yang sesuai dengan arti dan isi Revolusi Nasional kita dan kewajiban kepolisian negara sekarang, ialah membela kepentingan Revolusi Nasional, yang berarti juga membela kepentingan Rakyat pekerja khususnya. Jadi kewajiban mereka sekarang adalah bertentangan samasekali dengan kewajiban mereka dahulu di zaman penjajahan. Terang, bahwa bagi anasir-anasir yang reaksioner atau kontra-revolusioner tidak ada tempat lagi di dalam kepolisian negara. Kepolisian harus dipimpin oleh kader-kader yang progresif.
c. Pengadilan negeri
Cara bekerjanya pengadilan negeri harus tidak lagi secara lama, yang hingga sekarang masih berlaku, melainkan harus diubah dan didasarkan atas kepentingan Revolusi Nasional kita. Teru­tama yang mengenai perkara-perkara politik. Anasir-anasir yang reaksioner dan kontra-revolusioner harus segera disingkirkan dari aparat ini.
d. Ketentaraan
Tentara sebagai alat kekuasaan negara yang terpenting harus istimewa mendapat perhatian. Kader-kader dan anggota-anggotanya harus diberi pendidikan istimewa yang sesuai dengan kewajiban tentara sebagai aparat terpenting untuk membela Revolusi Nasional kita, yang berarti pula membela kepentingan Rakyat pekerja. Tentara harus bersatu dengan dan disukai oleh Rakyat. Tentara harus dipimpin oleh kader-kader yang progresif. Dengan sendirinya dan terutama di kalangan kader-kadernya harus dibersihkan dari anasir-anasir yang reaksioner dan kontra-revolusioner.

e. Alat-alat negara lainnya yang penting-penting seperti jawatan-jawatan yang me­ngurus keuangan negara, alat-alat produksi dan distribusi, pada umum­nya harus dibersihkan dari anasir-anasir yang reaksioner dan kontra-re­volusioner, terutama dalam pimpinannya, agar supaya kepenting­an negara dan Rakyat dapat terjamin.

4.     Kelalaian memberikan jaminan kepada anggota-anggota ketentaraan dan kepolisian negara khususnya, dan kepada Rakyat pekerja umumnya (buruh dan pegawai negeri), hingga menye­babkan terlantarnya nasib mereka ini.
    PKI harus memperjuangkan selekas-lekasnya tercapainya jamin­an sekurang-kurangnya keperluan hidup sehari-hari bagi Rakyat pekerja tersebut di atas.
    Selain itu harus diperjuangkan pula segera terlaksananya:
      a.     bagi kaum buruh: hak-hak demokrasi di segala lapangan, oleh karena mereka sebagai pelopor revolusi harus terutama diberi keuntungan banyak.
      b.    bagi kaum tani: hapusnya sisa-sisa peraturan zaman feodal dan peraturan-peraturan imperialis di lapangan pertanian, yang bagi Rakyat tani merupakan rintangan hebat untuk mendapat perbaikan nasib. Adapun politik PKI untuk kaum tani di seluruh Indonesia ialah: “Tanah untuk kaum tani”. Jadi tiap orang tani harus diberi tanah, supaya ia merasakan benar-benar buah revolusi. Akan tetapi kaum Komunis harus ingat, bahwa sekarang dan dalam beberapa tahun yang akan datang belum mungkin melaksanakan semboyan ini, berhubung dengan kurangnya luas tanah di Jawa dan Madura, sedangkan jumlah kaum tani terlampau besar. Oleh karena itu buat sementara waktu, Rakyat tani dapat diberi pertolongan yang lebih baik tidak dengan membagi-bagikan kepada mereka tanah-tanah yang da­pat dibagikan kepadanya sebagai hasil penghapusan sisa-sisa pera­tur­an feodal di lapangan agraria. Tetapi tanah ini diserahkan kepada desa dan desalah yang mengatur penggarapannya oleh buruh-tani dengan cara yang menguntungkan mereka.
      c.    Bagi pekerja intelektuil: penghargaan yang layak oleh peme­rintah, sebab banyak pekerja intelektuil yang merasa diri dan pekerjaannya samasekali tidak dihargai oleh pemerintah.
1.     Kelalaian dalam memperluas alat-alat produksi yang lama dan membangun alat-alat produksi yang baru yang dikuasai negara serta mengerjakannya dengan sehebat-hebatnya untuk mempertinggi kemakmuran Rakyat.
2.    Kelalaian dalam mengadakan aparat distribusi negara yang baik yang dapat memenuhi kewajibannya dengan beres.
3.     Kelalaian di lapangan keuangan negara yang ternyata de­ngan memuncaknya kesukaran-kesukaran tentang hal uang, yang betul-betul dirasai oleh seluruh masyarakat, terutama di kalang­an Rakyat pekerja.
4.    Kelalaian dalam membangun koperasi-koperasi Rakyat, tentang koperasi di lapangan kerajinan tangan dan perusahaan kecil, di lapangan kredit dan distribusi yang dapat bekerja bersama dengan pemerintah, baik dalam usaha pengumpulan bahan-bahan makanan, maupun dalam usaha distribusi barang-barang dari pemerintah.
5.     Kelalaian di lapangan sosial, yaitu terutama yang me­ngenai pemberian pertolongan kepada tentara yang berhijrah, pengungsi, juga yang mengenai perumahan yang layak bagi kaum buruh, perawatan kesehatan dan pemberian obat kepada Rakyat.
6.     Tidak adanya perhatian samasekali dari fihak pemerintah kepada masalah golongan minoritet, yang sebagian besar terdiri dari orang-orang yang memiliki perusahaan-perusahaan kecil dan dari orang-orang intelektuil.

Harus diperjuangkan oleh PKI supaya segala kelemahan ini dengan selekas-lekasnya dapat diatasi. Yang mengenai hal produksi di lapangan industri harus dianjurkan kepada kaum buruh, bahwa produksi harus diperbesar sebanyak-banyaknya dengan syarat, bahwa produksi dan distribusi serta perdagangan barang-barang milik negara harus diawasi oleh serikat buruh.
      Dengan pendek dapat dikatakan, bahwa dalam pekerjaan sehari-hari PKI harus membela dengan giat kepentingan-kepentingan Rakyat pekerja umumnya. Kepada pemerintah harus dituntut de­ngan tegas oleh PKI, supaya sebab-sebab yang dapat menimbulkan pemogokan segera dihilangkan.
      Dalam menetapkan kewajiban tersebut di atas, ditambah de­ngan kewajiban melawan imperialisme yang mana saja dengan cara yang sehebat-hebatnya, maka kaum Komunis sekali-kali tidak boleh melupakan bahwa kewajiban PKI pada saat ini dalam tingkatan re­volusi sekarang ini ialah tidak melebihi daripada penyelesaian Re­volusi Nasional atau Revolusi Demokrasi Burjuis Tipe Baru, sebagai tingkatan persediaan untuk revolusi yang lebih tinggi yaitu Revolusi Sosialis atau Revolusi Proletar.
      Pendorong Revolusi Nasional sekarang ini ialah Rakyat progresif dan anti-imperialis seluruhnya terutama sekali kelas buruh sebagai pemimpinnya dan kaum tani sebagai sekutu kelas buruh yang terpenting. Jikalau di antara Rakyat progresif itu tidak ada persatuan, maka revolusi tidak akan menang! Sebaliknya, hanya persatuan yang kuat di antara seluruh Rakyat yang anti-imperialis itu akan membawa Revolusi kita kepada kemenangan.
      Wujud satu-satunya daripada persatuan itu, ialah Front Nasional yang disusun dari bawah yang disokong oleh semua Partai dan golongan serta orang-orang yang progresif.
III  Front Nasional

Setelah meninjau riwayat gerakan kemerdekaan semenjak permulaan pendudukan negeri kita oleh Jepang hingga kini, maka Polit-Biro menetapkan dengan menyesal bahwa kaum Komunis telah lalai mengadakan Front Nasional sebagai senjata Revolusi Nasio­nal terhadap imperialisme. Walaupun kemudian mereka mulai sedar akan kepentingan Front Nasional itu, akan tetapi kaum Komunis belum faham sungguh-sungguh tentang hakekat Front Persatuan Nasional dan tentang cara membentuknya. Beberapa macam bentuk Front Nasional selama tiga tahun ini telah didirikan, akan tetapi selalu tinggal di atas kertas belaka, bahwa hanya berupa konvensi di antara organisasi-organisasi atau di antara pemimpin-pemimpin saja, sehingga jikalau ada sedikit perselisihan di antara pemimpin-pemimpin Front Nasional itu lalu menyebabkan bubarnya. PKI berkeyakinan, bahwa pada saat ini Partai kelas buruh tidak dapat menyelesaikan sendiri revolusi demokrasi burjuis ini dan oleh karena itu PKI harus bekerja bersama dengan partai-partai lain. Kaum Komunis sudah semestinya berusaha mengadakan persatuan dengan anggota-anggota partai dan organisasi-organisasi lain. Satu-satunya persatuan semacam itu ialah Front Nasional. Dalam menyusun ini PKI harus mengambil inisiatif dan dalam Front Nasional itu PKI harus juga memainkan rol yang memimpin. Ini sekali-kali tidak berarti, bahwa kaum Komunis memaksa partai lain atau orang lain supaya mengikutinya, melainkan PKI harus me­yakinkan dengan secara sabar kepada orang-orang yang tulus hati, bahwa satu-satunya jalan untuk mendapat kemenangan ialah membentuk Front Nasional yang disokong oleh semua Rakyat yang progresif dan anti-imperialis. Tiap-tiap Komunis harus yakin benar-benar, bahwa dengan tidak adanya Front Nasional keme­nangan tidak akan datang.
     Oleh karena pada dewasa ini telah ada program nasional yang sudah disusun, disetujui dan diterima pula oleh semua partai, maka tidak salah jika program nasional ini dipakai dengan segera sebagai dasar untuk mewujudkan Front Nasional. Front Nasional yang tulen harus disusun dari bawah, semua anggota partai-partai yang sudah menyetujui Front Nasional seharusnya memasukinya, secara individual. Selain daripada itu diberi juga kesempatan kepada beribu orang yang tidak berpartai dan yang progresif turut serta dalam Front Nasional. Komite-komite Front Nasional, baik di daerah maupun di pusat, harus dipilih secara demokratis dari bawah. Front Nasional semacam ini, sekali berdiri, tidak akan mudah hancur, bahkan tidak terlalu bergantung lagi kepada kehendak pemimpin-pemimpin partai. Front Nasional semacam itu memungkinkan juga pengurangan perse­lisih­an politik dan juga memperkecil adanya oposisi sampai pada batas minimum.
      Bersamaan dengan itu, PKI harus berdaya-upaya supaya peme­rintah sekarang selekas-lekasnya diganti dengan pemerintah Front Nasional yang berdasar atas program nasional dan yang bertanggung jawab. Hanya pemerintah semacam itulah yang akan berakar kuat di kalangan Rakyat dan sanggup mengatasi kesukaran-kesukaran dalamnegeri serta meneruskan perlawanan anti-imperialis secara konsekwen.
IV  PKI dan daerah pendudukan

Polit-Biro menganggap perlu dan memutuskan, bahwa PKI harus sungguh-sungguh mengatur dan memimpin perlawanan Rakyat terhadap Belanda di daerah pendudukan. Strategi PKI di daerah pendudukan terutama harus menghalangi Belanda dalam usahanya memperte­guh kekuasaannya dan memperbesar produksinya. Kalau Belanda berhasil dalam usahanya itu, maka lambat laun Belanda dapat memadamkan semangat perlawanan Rakyat jelata. Perlawan­an yang selalu bertambah, yang dilakukan oleh kaum gerilya di dae­rah-dae­rah pendudukan di Jawa, di Sumatra dan di pulau-pulau lain harus menjadi tanda bagi semua Komunis untuk aktif dan berani me­nyokong dan memimpin perlawanan-perlawanan itu.


V  Ideologi

Polit-Biro berpendapat, bahwa kesalahan-kesalahan prinsipiil tsb. di atas terutama disebabkan karena lemahnya ideologi Partai. Kelemah­an-kelemah­an tersebut di atas harus lekas diperbaiki. Dengan tidak adanya teori revolusioner tidak ada gerakan revolusioner kata Lenin. Pendapat Lenin ini terbukti kebenarannya dalam pekerjaan kita. Oleh karena teori Marxisme-Leninisme adalah suatu ilmu (
wetenschap) yang tertinggi, maka ia pun harus dipelajari sebagai wetenschap juga. Teori kita ini meneguhkan keyakinan, menajamkan kewaspadaan, membesarkan keberanian dan memudahkan pekerjaan kita dalam keadaan yang sulit. Partai Komunis yang benar-benar berdasar atas pelajaran-pelajaran Marx, Engels, Lenin dan Stalin tidak akan mudah jatuh dalam keadaan kebingungan, dan bagaimanapun juga sulitnya keadaan dan suasana politik Partai Komunis selalu akan menda­pat jalan yang tepat untuk mengatasinya. Berhubung dengan itu, mulai sekarang juga tiap Komunis Diwajibkan membaca dan mempelajari secara sistematis teori revolusioner dan diwajibkan mengadakan kursus-kursus di kalangan kaum buruh dan kaum tani, agar supaya de­ngan jalan demikian mereka selalu dapat menghubungkan teori dan praktek dengan erat. Teori yang tidak dihubungkan dengan massa, tidak dapat merupakan kekuatan, akan tetapi sebaliknya teori yang berhubungan erat dengan massa, merupakan kekuatan yang maha hebat.
      Kawan Stalin mengatakan, bahwa tidak ada satu benteng pun juga yang tidak dapat direbut oleh kaum Bolsjewik. Maka itu yakinlah, bahwa kaum Bolsjewik Indonesia akan dapat merebut benteng yang terancam bahaya di hadapan mereka, yaitu benteng Indonesia Merdeka.
Polit-Biro Central Comite Partai Komunis Indonesia
Subowo bin Sukaris
HASTA MITRA Updated at: 8:37 AM

No comments :